Pengembangan sistem digital custom untuk pemerintah daerah dan instansi publik-berdasarkan kebutuhan, tata kelola, infrastruktur, serta ekosistem aplikasi yang sudah digunakan.
Setiap proyek lahir dari konteks yang berbeda. Inilah contoh bagaimana kebutuhan instansi diterjemahkan menjadi sistem yang digunakan dalam operasional nyata.
Ekosistem pengelolaan informasi publik yang menghubungkan CMS terpusat, website OPD, dokumen DIP, layanan PPID, serta monitoring kesiapan e-Monev.
Sistem antrean end-to-end untuk layanan publik yang menghubungkan perangkat fisik dan aplikasi secara real-time.
Platform layanan perpustakaan terintegrasi untuk pengelolaan katalog, anggota, sirkulasi, pencarian publik, dan pelaporan.
Modul dipilih sesuai jenis layanan dan proses internal instansi. Implementasi dapat dimulai dari satu kebutuhan prioritas.
Publikasi profil, program, berita, agenda, dokumen, dan informasi layanan.
Pengajuan online dengan persyaratan, verifikasi, approval, dan hasil layanan.
Kelola daftar informasi, permohonan, keberatan, dan bukti pendukung.
Terima, klasifikasikan, disposisikan, dan pantau penyelesaian pengaduan.
Surat masuk, surat keluar, disposisi, paraf, approval, dan distribusi.
Simpan dan temukan dokumen berdasarkan metadata, unit, periode, dan status.
Ringkasan target, realisasi, status pelayanan, dan pekerjaan lintas unit.
Aplikasi sektoral sesuai bidang, proses, data, dan pengguna instansi.
Kebutuhan instansi dipetakan terlebih dahulu. Sistem, modul, integrasi, perangkat, dan infrastruktur baru ditentukan setelah proses bisnis serta kondisi lapangan dipahami.
Solunesia tidak membatasi proyek pada daftar fitur tertentu. Pengembangan dapat berupa portal, aplikasi internal, dashboard, sistem data, mobile app, integrasi, perangkat layanan, atau kombinasi beberapa komponen.
Proses administrasi dan teknis dapat disesuaikan dengan metode pengadaan yang digunakan instansi, ruang lingkup pekerjaan, serta dokumen pemilihan yang berlaku.
Solunesia tersedia melalui e-katalog untuk mendukung proses e-purchasing. Pemilihan item, konfigurasi, dan ruang lingkup mengikuti katalog yang relevan serta kebutuhan instansi.
Dukungan penyiapan proposal teknis, metodologi, jadwal, personel, deliverable, dan dokumen kesesuaian berdasarkan KAK serta persyaratan pemilihan.
Kebutuhan dapat dipetakan menjadi ruang lingkup, penawaran, jadwal, hasil pekerjaan, dokumentasi, pelatihan, dan ketentuan serah terima yang jelas.
Arsitektur dan kontrol teknis disusun sejak awal agar sistem dapat mengikuti kebijakan instansi, kebutuhan audit, serta arah keterpaduan layanan digital pemerintah.
Kontrol keamanan disiapkan untuk memenuhi persyaratan proyek dengan mengacu pada pedoman keamanan SPBE dari BSSN.
Pengembangan mempertimbangkan keterpaduan proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, layanan, dan keamanan.
Sistem daerah atau instansi dapat dihubungkan dengan layanan pusat sesuai akses, dokumentasi, dan mekanisme yang disediakan.
Selain menangani pengembangan end-to-end, Solunesia menyediakan tenaga ahli untuk memperkuat tim instansi, BUMD, maupun penyedia utama pada tahap analisis, desain, development, integrasi, pengujian, deployment, dan pendampingan.
Pemetaan proses, kebutuhan pengguna, spesifikasi sistem, alur data, dan dokumentasi teknis.
Riset pengguna, arsitektur informasi, prototipe, desain antarmuka, dan design system.
Pengembangan aplikasi web, layanan backend, database, API, integrasi, dan optimasi performa.
Aplikasi mobile, integrasi kiosk, display, perangkat antrean, IoT, dan komunikasi real-time.
Deployment, container, server, CI/CD, monitoring, backup, dan penyesuaian lingkungan instansi.
Test scenario, UAT, dokumentasi, transfer knowledge, pelatihan pengguna, dan dukungan go-live.
Ruang lingkup baru disusun setelah layanan, proses internal, data, pengguna, integrasi, infrastruktur, dan target implementasi dipetakan bersama.
Hasil assessment digunakan untuk menyusun rekomendasi solusi, arsitektur awal, tahapan pekerjaan, estimasi waktu, kebutuhan tim, dan penawaran biaya.
Diskusikan Kebutuhan InstansiTahapan dapat disesuaikan dengan mekanisme proyek, dokumen kontrak, kebutuhan koordinasi, dan tata kelola instansi.
Pelajari tujuan, proses, pengguna, data, aplikasi existing, infrastruktur, dan persyaratan keamanan.
Susun solusi, deliverable, integrasi, arsitektur awal, jadwal, kebutuhan tim, dan dokumen teknis.
Kembangkan antarmuka, backend, database, mobile, perangkat, atau komponen lain sesuai scope.
Uji fungsi, akses, pertukaran data, performa, keamanan, dan skenario penggunaan bersama instansi.
Lakukan penerimaan pengguna, perbaikan, pelatihan, dokumentasi, dan persiapan serah terima.
Deployment, monitoring penggunaan awal, support, evaluasi, dan pengembangan lanjutan.
Jawaban awal mengenai pengadaan, keamanan, SPBE, integrasi, infrastruktur, dan pengembangan sistem custom.
Tidak sebagai pendekatan utama. Solunesia mengembangkan sistem berdasarkan kebutuhan instansi. Komponen yang pernah dikembangkan dapat menjadi referensi atau fondasi teknis, tetapi ruang lingkup, alur, antarmuka, data, dan integrasinya tetap disusun untuk proyek terkait.
Ya. Solunesia tersedia melalui e-katalog untuk mendukung proses e-purchasing. Item yang dipilih dan ruang lingkup implementasinya perlu dicocokkan dengan kebutuhan, produk atau layanan yang tersedia pada katalog, serta proses internal instansi.
Bisa. Tim dapat menyiapkan proposal teknis, metodologi, jadwal, personel, ruang lingkup, deliverable, dan dokumen pendukung berdasarkan KAK atau kebutuhan pengadaan. Metode dan tahapan akhirnya mengikuti ketentuan serta keputusan pihak berwenang.
Sistem dirancang dengan kontrol keamanan yang mengacu pada pedoman BSSN dan persyaratan keamanan instansi. Klaim sertifikasi, hasil audit, atau kelulusan penetration test hanya diberikan apabila proses asesmen tersebut memang termasuk dalam scope dan telah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.
Kebutuhan SPBE dipertimbangkan melalui pemetaan proses bisnis, layanan, data, aplikasi, infrastruktur, integrasi, keamanan, dokumentasi, serta tata kelola. Detail implementasinya mengikuti arsitektur dan kebijakan instansi.
Bisa selama tersedia API, web service, mekanisme pertukaran data, dokumentasi, akun integrasi, dan kewenangan akses. Analisis teknis dilakukan terlebih dahulu karena setiap layanan pusat memiliki persyaratan serta batasan berbeda.
Bisa dimasukkan ke ruang lingkup proyek. Pengujian dapat mencakup pemeriksaan konfigurasi, hak akses, API, kerentanan aplikasi, serta tindak lanjut perbaikan. Jika dibutuhkan penilaian independen, pelaksana dan format laporannya disepakati bersama.
Bisa. Deployment dapat menggunakan data center instansi, server lokal, VPS, cloud, atau konfigurasi hybrid. Pilihan ditentukan berdasarkan kebijakan, kapasitas, keamanan, akses pengelolaan, backup, dan tanggung jawab operasional.
Bisa setelah struktur, kualitas, volume, format, dan akses data diperiksa. Migrasi serta integrasi biasarya melalui pemetaan, pembersihan, percobaan, rekonsiliasi, pengujian, dan persetujuan sebelum digunakan pada produksi.
Dokumen dapat mencakup panduan pengguna, administrasi sistem, arsitektur, API, deployment, konfigurasi, database, hasil pengujian, berita acara, dan materi pelatihan sesuai deliverable yang tercantum dalam kontrak.
Kepemilikan source code, repositori, database, lisensi komponen, akses server, dokumentasi, serta tanggung jawab maintenance dicantumkan secara jelas dalam ruang lingkup dan perjanjian proyek.
Ya. Maintenance dapat mencakup monitoring, backup, perbaikan, dukungan pengguna, pembaruan keamanan, penyesuaian integrasi, pengembangan fitur, dan pendampingan operasional sesuai kontrak layanan.
Jelaskan tujuan, proses, pengguna, data, aplikasi existing, dan kendala saat ini.
Tentukan integrasi, infrastruktur, keamanan, deliverable, dan mekanisme proyek.
Rencanakan development, pengujian, dokumentasi, pelatihan, dan go-live.